JAKARTA - Ketua Umum Partai Hanura Wiranto, punya kesan terhadap kepemimpinan almarhum Soeharto, baik sebagai Presiden kedua Republik Indonesia, maupun saat menjabat Ketua Dewan Pembina Partai Golkar.
Lalu, apa bedanya dengan Presiden SBY yang juga Ketua Dewan Pembina Partai Demokrat dengan Soeharto?
"Sepengetahuan saya, selama tiga tahun menjadi ajudan Pak Harto, beliau tidak pernah memakai baju kuning (warna Golkar). Jelas toh," ujar Wiranto usai peluncuran Hanura Digital, di Gedung Pusat Perfilman Usmar Ismail, Jakarta Selatan, Senin (25/2/2013).
Menurut Wiranto, Suharto sangat menghindari sesuatu tindakan yang dianggap tidak adil dengan mengurus partainya.
Karena itu, seluruh tindakan yang membuat iri hati serta dianggap tidak membina seluruh partai dan elemen bangsa, dihindari Suharto.
"Dia subprime commander. Presiden Republik Indonesia. Namanya juga Presiden Republik seluruh indonesia," tegas Wiranto yang diajukan Hanura sebagai calon presiden dalam Pemilu Presiden 2014.
Menurut Wiranto, siapa pun presidennya, maka harus memosisikan sebagai presiden bagi seluruh rakyat Indonesia.
Presiden juga pembina seluruh partai politik. Karena jabatan publik ini, maka seluruh identitas kepartaian yang dibawa sebelumnya juga harus ditanggalkan.
"Siapapun yang diberi jabatan publik, berakhir sudah loyalitas pada partai atau kelompok. Dia sudah harus konsentrasi pada rakyat, bangsa, dan negara," tutur bekas Menteri Pertahanan dan Keamanan sekaligus Panglima ABRI di era Orde Baru.
Hal demikian, paparnya, juga harus berlaku kepada para menteri. Mereka yang berlatar belakang politik dan memimpin kendali partai politik, harus dilepaskan. Jika jabatan struktural partai tetap diemban, maka akan menimbulkan banyak masalah bagi bangsa.
"Artinya, para pemimpin ini harus mengkaji betul, apakah jabatan rangkap di menteri dan partai tepat apa tidak. Mengurus sebagai menteri 24 jam saja tidak cukup, apalagi kalau dobel. Sebelum menjabat harus memakai hati nurani dulu," cetus Wiranto.
Sementara, SBY belakangan ini justru sibuk mengurus partai, ketika sejumlah lembaga survei memosisikan elektabilitas Demokrat turun drastis.
SBY selaku Ketua Majelis Tinggi, juga mengambil alih kewenangan Anas Urbaningrum sebagai Ketua Umum.
SBY minta Anas fokus menghadapi tuduhan hukum yang dialamatkan kepadanya dalam kasus korupsi Hambalang. Itu dilakukan SBY bersama Majelis Tinggi, yang mengeluarkan delapan butir penyelamatan partai, ditambah menginisiasi penandatangan 10 butir pakta integritas untuk kader.
Lalu, apa bedanya dengan Presiden SBY yang juga Ketua Dewan Pembina Partai Demokrat dengan Soeharto?
"Sepengetahuan saya, selama tiga tahun menjadi ajudan Pak Harto, beliau tidak pernah memakai baju kuning (warna Golkar). Jelas toh," ujar Wiranto usai peluncuran Hanura Digital, di Gedung Pusat Perfilman Usmar Ismail, Jakarta Selatan, Senin (25/2/2013).
Menurut Wiranto, Suharto sangat menghindari sesuatu tindakan yang dianggap tidak adil dengan mengurus partainya.
Karena itu, seluruh tindakan yang membuat iri hati serta dianggap tidak membina seluruh partai dan elemen bangsa, dihindari Suharto.
"Dia subprime commander. Presiden Republik Indonesia. Namanya juga Presiden Republik seluruh indonesia," tegas Wiranto yang diajukan Hanura sebagai calon presiden dalam Pemilu Presiden 2014.
Menurut Wiranto, siapa pun presidennya, maka harus memosisikan sebagai presiden bagi seluruh rakyat Indonesia.
Presiden juga pembina seluruh partai politik. Karena jabatan publik ini, maka seluruh identitas kepartaian yang dibawa sebelumnya juga harus ditanggalkan.
"Siapapun yang diberi jabatan publik, berakhir sudah loyalitas pada partai atau kelompok. Dia sudah harus konsentrasi pada rakyat, bangsa, dan negara," tutur bekas Menteri Pertahanan dan Keamanan sekaligus Panglima ABRI di era Orde Baru.
Hal demikian, paparnya, juga harus berlaku kepada para menteri. Mereka yang berlatar belakang politik dan memimpin kendali partai politik, harus dilepaskan. Jika jabatan struktural partai tetap diemban, maka akan menimbulkan banyak masalah bagi bangsa.
"Artinya, para pemimpin ini harus mengkaji betul, apakah jabatan rangkap di menteri dan partai tepat apa tidak. Mengurus sebagai menteri 24 jam saja tidak cukup, apalagi kalau dobel. Sebelum menjabat harus memakai hati nurani dulu," cetus Wiranto.
Sementara, SBY belakangan ini justru sibuk mengurus partai, ketika sejumlah lembaga survei memosisikan elektabilitas Demokrat turun drastis.
SBY selaku Ketua Majelis Tinggi, juga mengambil alih kewenangan Anas Urbaningrum sebagai Ketua Umum.
SBY minta Anas fokus menghadapi tuduhan hukum yang dialamatkan kepadanya dalam kasus korupsi Hambalang. Itu dilakukan SBY bersama Majelis Tinggi, yang mengeluarkan delapan butir penyelamatan partai, ditambah menginisiasi penandatangan 10 butir pakta integritas untuk kader.
sumber klik disini
0 komentar:
Post a Comment